oleh

Anggota DPR RI Dapil Sultra Diperiksa KPK

-Kendari-3.438 dibaca

Reporter : Sardin.D

KENDARI – Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tenggara (Sultra), Hugua diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa. Mantan Bupati Wakatobi itu dipanggil dalam penyidikan kasus korupsi pelaksanaan pekerjaan subkontraktor fiktif pada proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya.

“Dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Yuly Ariandi Siregar mantan Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya periode 2010-2014),” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Selasa 27 Oktober 2020.

Dilansir dari Borneo news.co.id KPK juga memanggil satu saksi lainnya untuk tersangka Yuly yaitu mantan Dirut PT Translingkar Kita Jaya Bambang Hartanto.

KPK juga memanggil tersangka mantan Kepala Divisi II PT Waskita Karya periode 2011-2013 Fathor Rachman, yakni Dirut PT Translingkar Kita Jaya Hilman Muhsin dan mantan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana Kementerian PUPR Hartanto.

KPK juga telah menetapkan tersangka mantan Kepala Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya Desi Arryani, mantan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya Jarot Subana, dan mantan Kepala Proyek dan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya Fakih Usman.

Ke 5 tersangka itu diduga secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi terkait pelaksanaan pekerjaan subkontraktor yang diduga fiktif pada pada proyek yang dikerjakan oleh Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya selama 2009-2015.

Selama periode 2009-2015 setidaknya ada 41 kontrak pekerjaan subkontraktor fiktif pada 14 proyek yang dikerjakan oleh Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya.

Sedangkan perusahaan subkontraktor yang digunakan untuk melakukan pekerjaan fiktif tersebut adalah PT Safa Sejahtera Abadi, CV Dwiyasa Tri Mandiri, PT MER Engineering, dan PT Aryana Sejahtera.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) total kerugian keuangan negara yang timbul dari kegiatan pelaksanaan pekerjaan subkontraktor yang diduga fiktif ini sejumlah Rp 202 miliar.

Atas perbuatannya ke 5 tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.

KPK juga telah menyita uang sekitar Rp 12 miliar, satu aset tanah, dan puluhan aset telah diblokir.

Terkini