oleh

Buruh TKBM Karya Bahari Tolak Peresmian Jembatan Bahteramas

-Kendari-73 dibaca

Reporter : Febi Purnasari
Editor : Ardilan

KENDARI – Pembangunan jembatan Bahteramas yang menghubungkan antara kawasan Kota Lama dan Pelabuhan Bungkutoko Kendari ternyata menuai penolakan dari Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Karyawan Karya Bahari Pelabuhan Kendari. Penolakan ini ditengarai karena TKBM Karya Bahari merasa dirugikan.

TKBM Karya Bahari pun menyakatakan sikap menolak peresmian Jembatan Bahteramas sebelum tuntutannya dipenuhi pihak KOSP Kelas II Kendari.

Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, La Ode Ngkoli Lino mengungkapkan pembangunan Jembatan Bahteramas tersebut mengakibatkan Buruh TKBM Pelabuhan Nusantara Kendari mengalami kerugian dengan dipindahkannya kegiatan Bongkar Muat Peti Kemas di Pelabuhan New Port di Bungkutoko.

Ia mengatakan kesepakatan kegiatan Bongkar Muat di Pelabuhan New Port tetap dikelola oleh TKBM yang sama dalam hal ini TKBM Karya Bahari. Akan tetapi kesepakatan tersebut hingga saat ini belum ditindaklanjuti oleh KSOP Kelas II Kendari dan malah diluar kesepakatan pada tanggal 13 Maret 2019 aktivitas Bongkar Muat Peti Kemas dipelabuhan New Port diambil alih oleh TKBM Tunas Bangsa Mandiri.

“Pada dasarnya hanya disepakati untuk mengelola aktivitas Pelabuhan Bungkutoko. Tapi sangat disesalkan, sudah berapa kali dilakukan mediasi oleh TKBM Karya Bahari untuk diselesaikan permasalahan tersebut, tetapi sampai hari ini tidak ada kejelasan,” ungkap Korlap Aksi, La Ode Ngkoli Lino, Selasa 25 Agustus 2020.

Adapun yang menjadi tuntutan dalam aksi tersebut yakni :

  1. Menolak Keras Peresmian Jembatan Bahteramas Kendari sampai ada kepastian dan serah terimah Pengelolaan Pelabuhan New Port ke TKBM Karya Bahari Kendari sesuai Notulen Rapat pada tanggal 13 Maret 2019.
  2. Meminta seluruh aktivitas Pelabuhan New Port Kendari dihentikan sampai ada kejelasan dari KSOP Kendari terkait pengelolaan Pelabuhan New Port Kendari.
  3. Jika tuntutan kami tidak dipenuhi, kami segera memboikot dan Menghentikan aktivitas seluruh kantor KSOP Kelas II dan PT. Pelindo IV Kendari.
  4. Meminta Menteri Perhubungan segera turun langsung menyelesaikan persoalan ini karena masalah ini bisa menimbulkan konflik social skala besar di Kota Kendari.

Terkini